ketua komisi nasional hak asasi manusia siti noor laila bersilaturahim dengan para korban perbudakan di pabrik panci selama tangerang dan berasal daripada lampung, bersama para tokoh penduduk desa blambangan pagar selama kabupaten lampung utara, minggu.
silaturahim itu dilaksanakan sn laila untuk mencari info lebih lanjut dari kaum korban atas nasib yang dialami sebelumnya, tergolong mendapatkan input daripada tokoh penduduk setempat agar langkah selanjutnya.
persoalan dugaan kehadiran praktik perbudakan dalam pabrik panci pada tangerang, banten, yang selama diantara kaum korbannya berasal dari lampung tersebut, juga mencari fokus serius para peserta diskusi pusiban diadakan kerja sama harian publik lampung post, lampung mega televisi (lampung tv), dan saptalangit konsultan dan menghadirkan aktivis serikat buruh, kepala dinas tenaga kerja bandarlampung dhomiril hakim, hakim peradilan hubungan industrial bandarlampung, akademisi, pengusaha, juga praktisi media untuk disiarkan dalam sabtu-minggu.
para aktivis serikat buruh pada lampung mengecam keras masih keberadaan praktik perbudakan dalam negeri ini, terlebih para korbannya juga berasal dari lampung.
Informasi Lainnya:
mereka mendesak pemerintah serta penegak hukum benar-benar serius menindak tegas pelaku perbudakan tersebut, supaya tak sampai terjadi dulu dan dialami para buruh dan lain di tanah air.
akademisi daripada fakultas ekonomi universitas lampung (unila) asrian hendicaya mengingatkan supaya undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan segera direvisi dan disempurnakan lagi, mengingat masih kehadiran sejumlah kelemahan dan memungkinkan terjadi penyimpangan pada praktik ketenagakerjaan serta perburuhan dalam negeri kita.
aktivis serikat buruh pada lampung y joko purwanto mengkritik kebijakan upah miring dan malahan didengungkan serta dipromosikan terhadap kaum investor juga pengusaha di indonesia, oleh karenanya praktik serupa perbudakan juga pemberian upah rendah selalu saja baru berlangsung serta dialami umumnya pekerja di indonesia sampai saat ini.
para buruh dalam lampung mendesak pemerintah langsung menghapuskan praktik outsourcing serta alihdaya yang membahayakan kaum pekerja dan meningkatkan fungsi pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
berkaitan dengan angka perbudakan dalam pabrik panci pada tangerang, komnas-ham menyebutkan sembilan korban berasal daripada kabupaten lampung utara provinsi lampung.
kasus itu terungkap daripada pengaduan dua pemuda yang bernama andi gunawan (20) serta junaidi (22), tutur ketua komnas-ham, sn laila.
menurut dia, andi dan junaidi yang berasal dari lampung utara itu semula diajak bekerja ke tangerang dengan pihak yang tidak digemari sebelumnya.
ia menyebutkan, saat tiba dalam tangerang, mereka diserahkan pada orang lain dan membawanya ke pabrik dan kemudian disukai dibuat pabrik pembuat panci.
di pabrik itu, tas mereka dan berisi baju, dompet serta telepon genggam diambil oleh bagian keamananan pabrik.
mereka disuruh bekerja mulai pukul 06.00 hingga 24.00 wib, melalui cuma diberi makan pagi dan siang saja, ujar dia.
selain tersebut, berdasarkan laila, mereka serta mencari perlakuan buruk berupa penganiayaan daripada centeng (keamanan) di pabrik itu.
laila menunjukan, sebab tidak kuat melalui perlakuan tersebut, akhirnya selama april ini mereka berhasil melarikan diri dan pulang ke lampung utara.
kejadian dan mereka aman dilaporkan pada kepala desa serta segera melaporkannya ke polres lampung utara, papar laila.
ia mengatakan kiranya polda metro jaya dan polres tangerang mengerjakan penggerebekan serta penangkapan pada pemilik serta keamanan pabrik, sekaligus menyelamatkan 46 buruh pabrik ilegal yang berada dalam tangerang.
komnas-ham menyerahkan apresiasi atas aksi ataupun reaksi segeralah yang dilaksanakan dengan polda metro jaya makanya jumlah ini terungkap.
kasus ini terindikasi keberadaan pelanggaran ham atas terbebas dari penganiayaan, hak atas kesejahteraan juga hak atas kebebasan pribadi, kata laila.
karena itu, berdasarkan dia, komnas-ham harapkan bagian kepolisian dapat menyelidiki angka itu dengan beres serta memprosesnya secara hukum.
namun laila juga mengeluhkan, jumlah tersebut menunjukkan baru lemah pengawasan pemerintah dalam persoalan ketenagakerjaan menarik daripada tingkat terendah sampai pusat.